Pemerintah membutuhkan perumusan regulasi ekonomi digital

Laporan wartawan Tribunnews.com Lita Febriani-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah harus melibatkan swasta dalam penyusunan regulasi terkait ekonomi digital.

Pusat Riset Kebijakan Peneliti Indonesia (IIPS) menyatakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengawasan melalui proses pengawasan bersama, guna secara tidak langsung mengukur kemauan swasta untuk mengadopsi kebijakan baru.

Pemerintah juga dapat menilai apakah kebijakan tersebut masih beradaptasi dengan perubahan yang pesat Sifat ekonomi digital bersifat dinamis karena memiliki daya saing yang tinggi. Sektor swasta harus segera mengadopsi perubahan untuk menaklukkan pasar, misalnya dalam preferensi konsumen untuk keamanan data dan transaksi. Untuk itu, adopsi kebijakan pemerintah harus mendukung perubahan, inovasi, dan cukup fleksibel sehingga pihak swasta menjadi pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut. Senin (29/6/2020).

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang merumuskan regulasi teknis lanjutan pada 2019 sesuai dengan regulasi pemerintah, seperti PP No. 71/2019 dan PP No. 80/2019 .

Pada 13 Mei 2020, Kementerian Perdagangan baru saja Peraturan Menteri Perdagangan No. 50/2020 diundangkan, yang mengatur perizinan komersial, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku komersial melalui sistem elektronik. Pada saat yang sama, layanan harus dapat memastikan keamanan transaksi dan mematuhi peraturan untuk mendukung lingkungan bisnis yang kondusif. Pengalaman mereka dalam memberikan pelayanan kepada konsumen dan mentaati regulasi tentunya dapat dijadikan dasar untuk menyusun regulasi atau mengevaluasi regulasi yang ada.

Baca: Menghadapi Krisis Covid-19, Pemerintah Desak Penerapan Teknologi Ekonomi Digital di Negara Lain

Baca: Pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun ke depan akan didukung oleh ekonomi digital

Menurut Google dan Temasek Berdasarkan laporan yang dirilis pada 2019, jumlah pengguna aktif transaksi digital di Asia Tenggara telah mencapai 150 juta, tiga kali lipat dari tahun 2015. Laporan tersebut menjelaskan bahwa ekonomi Internet di Asia Selatan — akan mencapai 300 miliar dolar AS pada 2025.

Indonesia adalah Negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di kawasan, dengan tingkat pertumbuhan 40% per tahun, dan Vietnam .

Melalui perjanjian konvensional baru, pembatasan pembayaran kontak langsung, mendorong pembayaran nontunai dan mengurangi kapasitas pusat perbelanjaan, akan mengalami peningkatan elektronik Dampak IC Commerce, Pembayaran Elektronik, dan Tanda Tangan Elektronik Data BPS menunjukkan sejak wabah Covid-19, aktivitas belanja online meningkat 42%.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online