Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika, pekerja listrik mengeluarkan poster yang melanggar undang-undang komprehensif

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Serikat pekerja dan pekerja di industri ketenagalistrikan banyak meluncurkan poster penolakan terhadap UU Komprehensif Penciptaan Lapangan Kerja (RUU). Pada hari Senin (17 Agustus 2020), telah dilaksanakan peringatan HUT ke-75 Indonesia dan diundangkannya undang-undang yang komprehensif.

Baca: Ulama: UU Cipta Kerja Komprehensif Perlu Akselerasi Pemulihan Ekonomi

-: KSPI: Seniman yang Mengadvokasi “UU Cipta Kerja” Tak Santai — “” UU Cipta Lapangan Kerja Sebenarnya Akan Merosotnya perekonomian masyarakat. Memang dalam “Undang-Undang Umum”, ada beberapa ketentuan yang mungkin bersifat private atau private control terhadap listrik. Kata ketua serikat pekerja PT PPP. Perusahaan Listrik Negara (DPP SP PLN) Persero Muhammad Abrar Ali memberikan keterangan tertulis, Minggu (2020/8/16).

Serikat pekerja di bidang ketenagalistrikan termasuk SP PLN Persero dari Lembaga Energi Indonesia (PPIP). ), Serikat Pekerja Listrik Jawa-Bali (SP PJB), Serikat Pekerja Listrik dan Elektronik-FSPMI (SPEE-FSPMI) dan Federasi Serikat Buruh Demokrasi Indonesia (kipas angin). Abrar, jika “UU Penciptaan Buruh” disahkan, itu akan sangat inkonstitusional dan bisa membahayakan kedaulatan Indonesia.

“Jika listrik tidak lagi dikuasai oleh negara, hal ini dapat mengakibatkan kenaikan harga listrik, sehingga kenaikan harga akan mahal,” kata Abrar. -Saat yang sama, Ketua PPIP Quinkoro mengatakan sebagai bentuk penolakan, pihaknya meminta agar pembahasan undang-undang komprehensif dihentikan.

Kontrol negara, “kata Quinsolo.

Selain meluncurkan kampanye media sosial, pekerja kekuasaan juga akan memasang spanduk dan baliho di banyak titik strategis untuk menolak memberlakukan undang-undang yang komprehensif.

” Oleh karena itu, masyarakat sadar bahwa masyarakat akan dirugikan jika undang-undang yang komprehensif disahkan, ”ujarnya.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online