Presiden Cardin mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pekerja yang ikut serta dalam aksi mogok dari tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020

Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Federasi Industri dan Perdagangan Indonesia (Kadin) menanggapi rencana pemogokan nasional dengan menolak penciptaan lapangan kerja (RUU) tiga hari. , Yaitu, dari 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020. Presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P Roeslani membenarkan adanya surat dari manajemen terkait rencana mogok nasional. 10 Oktober 2020. )

Berdasarkan isi surat tersebut, beberapa serikat pekerja akan melakukan aksi mogok, sehingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pengusaha untuk melakukan beberapa langkah. Penolakan pemogokan nasional untuk menyetujui RUU penciptaan lapangan kerja merupakan tanggapan dari Federasi Industri dan Perdagangan – pertama-tama, disarankan agar semua pekerja atau pekerja pergi ke perusahaan masing-masing untuk mematuhi peraturan mogok kerja dan perjanjian kesehatan Covid-19. — Baca: Pi Tangga Rencana Mogok Ini Himbauan Apindo kepada Pengusaha dan Pekerja Kedua, Membekali Pekerja atau Pekerja di Perusahaannya Pemahaman dan Sosialisasi Peraturan Mogok.

“Termasuk pernyataan Lobsang dalam surat:” Pelanggaran dapat dikenakan sanksi, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ketiga, Indonesia Kardin mengimbau agar tidak membuat kesal seluruh pekerja atau buruh. Ini rencana nasionalnya. — “Ini sudah diteruskan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya,” pungkasnya.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online