Komite Ketiga: PPATK dan KPK harus memantau transaksi mata uang nasional yang dilakukan oleh Perppu

reporter Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono

Jakarta Tribunnews.com – Komite DPR III mewajibkan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memonitor status setiap transaksi mata uang selama pandemi Covid-19. – “PPK 23/2020 menunjukkan bahwa KPK harus menyadari kemungkinan perilaku kriminal sejak awal, terutama korupsi terkait dengan rencana pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19.” Anggota Komite Ketiga Didik Mukri Kata Anto di Jakarta, Kamis. (21/5/2020). Menurutnya, KPK dapat berbuat lebih banyak untuk mencegah potensi penguapan keuangan nasional, yang terkait dengan kebijakan dan rencana pemerintah yang termasuk dalam Perppu No. 1 pada tahun 2020, seperti kartu pra kerja. -Baca: Menjelang Lebaran, konsumsi bahan bakar turun tajam, Avtur turun sebanyak 95% – “Karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dana publik yang besar juga telah dialokasikan, melibatkan berbagai jenis, termasuk perusahaan swasta. Partai-partai politik termasuk departemen telah menimbulkan perdebatan, kritik, dan bahkan menyatakan ketidakpercayaan terhadap orang-orang tertentu .— Baca: BCA menyiapkan 39 triliun rupee tunai untuk para politisi Idul Fitri-Demokrat juga menginginkan KPK dan analisis dan laporan transaksi keuangan Badan Pusat (PPAT) meninjau transaksi besar, kecil, tersier dan semua bentuk lain dalam setiap aliran transaksi mata uang negara dalam setiap rencana pemerintah

Baca: persentase Permata Bank dari 89,12 Rp 66 juta yang diperoleh oleh Bangkok Bank 100 juta dolar AS – “Y, termasuk kebijakan PP 23/2020, tidak diterapkan dengan tidak tepat atau tidak hati-hati, yang dapat mengarah pada penggelapan dana publik dan pelanggaran peraturan,” kata Didik: “Ini menyebabkan penguapan dana negara.” Selain itu, Menurut Didik, sudah sepantasnya KPK terus memantau dan memantau inisiatif awal pemerintah dan upaya untuk memulihkan ekonomi nasional.

Namun, Partai Revolusi Rakyat tidak boleh mentolerir apa pun yang menghalangi upaya anti-korupsi pemerintah. Didik mengatakan: “Sekarang saatnya Partai Rakyat Korea untuk memikul tanggung jawab hukum, moral dan sosial yang lebih besar untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan untuk memastikan bahwa tidak akan ada korupsi selama bencana pandemi flu nasional Covid-19.”

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online