Rifqi Karsayuda memberikan keringanan pajak untuk kelompok swasta yang bergabung membangun infrastruktur

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komite V DPR House Rifqinizamy Karsayuda meminta Menteri Keuangan untuk menerobos pemotongan pajak bagi perusahaan swasta yang tertarik membangun infrastruktur publik melalui rencana untuk menggunakan dana murni sektor swasta, bukan melalui proyek atau rencana investasi murni Kerjasama Pemerintah-Perusahaan (KPBU).

Sejauh yang kita tahu, dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 telah memperburuk defisit APBN pada tahun 2020. Seorang mitra kerja Komite Kelima juga memangkas anggaran sekitar Rs 3 triliun. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia PDI Perjuangan mengatakan: “Kebijakan ini akan mempengaruhi pembangunan infrastruktur di negara ini.” Sekarang, situasi ekonomi secara serius mempengaruhi sektor swasta, termasuk kerja sama dalam proyek pembangunan infrastruktur dalam investasi.

“Agar rencana dapat dilaksanakan, pemerintah harus membuat terobosan. Salah satu kemajuan yang dapat dilakukan adalah mencari kontribusi sektor swasta, terutama sektor swasta nasional, untuk membangun berbagai tempat umum. Dia mengatakan bahwa infrastrukturnya sepenuhnya didanai Didukung oleh sektor swasta.

Baca: Penjelasan lengkap Gubernur Anies tentang PSBB Jakarta, efektif Jumat, 10 April.

Setelah kompensasi, mereka dapat menerima pengurangan pajak setara dengan nilai infrastruktur yang didanai dan dibangun

Baca: Polisi: Aplikasi PSBB tidak jauh berbeda dengan jarak sebenarnya

Rifqi menekankan bahwa jika pemerintah ingin membangun jembatan senilai Rs 100 crore, dan ada kelompok-kelompok swasta yang siap membangun dan membiayai semuanya Oleh karena itu, nilai Rs 100 crore akan dikurangkan dari jumlah kena pajak perusahaan yang bersangkutan.

Baca: Kabar baik! Rifci mengatakan: “THR telah disediakan untuk pejabat yang ditugaskan, dan pejabat untuk urusan kepresidenan telah disediakan. THR “.——————————————————————————————————————————————————————————————————— Menurutnya, terobosan ini tidak hanya dapat menyelamatkan pengembangan infrastruktur, bahkan Rincian kebijakan yang dapat dipercepat “” harus dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR dengan cara yang lebih teknis. “”, Ia mengumumkan. -Pada prinsipnya, pemerintah dan sektor swasta harus sepenuhnya memikul fungsi perencanaan dan pengawasan, “sektor swasta harus Klasifikasi, jenis usaha dan infrastruktur publik yang dapat dilakukan ditentukan secara terperinci, “kata Kalimantan Selatan I MP.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online