Reorganisasi Pertamina dinilai tidak melanggar UU Ketenagakerjaan

Reporter Tribunnews.com Laporan Malvyandie-JABARTA TRIBUNNEWS.COM-Restrukturisasi internal Pertamina, termasuk rencana penawaran umum perdana (IPO) kepemilikan Pertamina, tidak membutuhkan partisipasi karyawan, termasuk Pekerja Federasi Pertamina (FSPPB). -Professor Payaman Simanjuntak, seorang ahli hukum ketenagakerjaan di Universitas Krishnadvipayana, menunjukkan hal ini.

“Tidak wajib. Itu hak istimewa pengelola atau pemilik,” kata Payaman di Jakarta, hari ini. Payaman menambahkan bahwa pemilik berarti negara. Ketika Menteri BUMN Ercik Thohir melakukan reorganisasi, tentunya dilakukan sebagai perwakilan nasional.

Begitu pula ketika Pertamina mendirikan anak perusahaan dan dianggap IPO, dilakukan juga sebagai pengelola. Melanggar aturan restrukturisasi sebelum anak IPO berpartisipasi dalam rencana tersebut. Termasuk aturan tentang hubungan kerja.

“Undang-undang Republik Indonesia belum pernah dilanggar. UU Ketenagakerjaan, UU BUMN dan Pos dan Telekomunikasi Filipina. Seharusnya pengadilan tahu bahwa tidak ada pelanggaran seperti itu,” jelas Payaman. Sebuah pasal menyatakan bahwa perusahaan harus Bernegosiasi dengan karyawan tentang masalah restrukturisasi.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online