Mediator: Sanksi Kementerian Perhubungan terhadap Batik Airlines dan Angkasa Pura II masih terlalu ringan

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Inspektur dan pengamat penerbangan Indonesia Alvin Lee mengatakan bahwa keputusan Kementerian Perhubungan memberikan sanksi pada dua maskapai, yang dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan PT Angkasa Pura II (Persero) dan Batik Air Masalah. Pelanggaran perjanjian untuk menjaga jarak fisik atau jarak fisik.

Alvin percaya bahwa penghargaan harus disertai dengan tinjauan menyeluruh dan evaluasi operasional.

“Kementerian Perhubungan seharusnya tidak hanya menjatuhkan sanksi. Ia juga harus melihat pengawasan internal. Ini adalah kesalahan? Bagaimana kita mencegah hal ini terjadi lagi,” kata Alvin kepada kontan.co.id, Kamis (21/5/2020).

Alvin mengatakan bahwa semua operator penerbangan harus menjalani audit tambahan atau evaluasi menyeluruh. -Tidak hanya untuk menargetkan maskapai dan manajer bandara yang terbukti melanggar, tetapi juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi perusahaan angkutan AirNav Indonesia, yang berperan dalam mengatur waktu perjalanan untuk bangun.

Baca: Seperti Menebak Tebakan, kebijakan Jokovy tentang korona masih belum jelas-Alvin menyesal bahwa Kementerian Perhubungan telah menghukum Batik Air karena mencabut lisensi perusahaan Oute .

Dia yakin bahwa alasan pelanggaran itu adalah apa yang dilakukan maskapai penerbangan itu.pendanaan Lion Air Group terjadi tidak hanya pada satu rute, tetapi juga pada beberapa rute.

Baca: Jokowi memotong TNI dan Polri untuk melatih warga di 25 wilayah / kota ini untuk PSBB.

“Jadi, misalnya, Batik Air melanggar perjanjian sehingga penumpang hanya membatalkan 10 penerbangan pada jam 5 atau 5 ketika jaraknya melebihi 50%. Bagaimana dengan keadilan?

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online