Pengamat: IPO Pertamina mematuhi Konstitusi

Wartawan Jakarta Tribunnews.com melaporkan – Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Ahli hukum komersial Ary Zulfikar menilai bahwa rencana partisipasi sekunder penawaran umum perdana (IPO) Pertamina sesuai dengan otorisasi UUD 1945, terutama di 33.

, Tujuan dari penawaran umum adalah untuk kemakmuran terbesar rakyat.

“Filosofi Pasal 33 adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jika tujuan akhir (IPO Pertamina) kondusif bagi kemakmuran rakyat itu sendiri, mengapa tidak? Bahkan, IPO, kita bisa melihat lebih banyak,” katanya Jakarta dijelaskan, Jumat (7/10/2020).

Baca: Untuk menambah nilai bagi masyarakat, Pertamina mengoptimalkan aset taman budaya

Baca: Diskon Pertamina Harga pelecehan bahan bakar berkualitas tinggi yang ditinggalkan oleh masyarakat berlaku untuk provinsi

Selain itu, ia menambahkan bahwa penawaran umum Orang tersebut adalah subtitle atau anak perusahaan dari Pertamina. Untuk meningkatkan kinerja, transparansi, daya saing, dan stabilitas, Ary percaya ini adalah aksi korporasi yang positif.

“Faktanya, IPO juga dapat digunakan sebagai sumber pendanaan, yang juga mengurangi beban pada anggaran nasional, kata Ali.” Jadi, “lanjut Airy,” termasuk meremehkan pasar saham hanya kemakmuran rakyat itu sendiri. Semacam cara.

“Kecuali jika itu bukan untuk kemakmuran rakyat, (jika tidak maka akan ditolak). Wong juga pergi ke perusahaan induk Pertamina sebagai BUMN, ia akhirnya menjelaskan.

Dalam ruang lingkup Pasal 33 (1), Airy menjelaskan bahwa “kontrol” ada di negara (di sini Dalam hal ini, ini adalah perusahaan milik negara) yang mengontrol produksi sektor produksi, dan sektor produksi mengontrol sarana mata pencaharian produsen.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online