Presiden meminta departemen dan lembaga pemerintah yang belum menetapkan WTP untuk meningkatkan manajemen anggaran

Reporter Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. Presiden Ketua Jakarta COM Jokowi (Jokowi) meminta menteri dan kepala lembaga untuk menggunakan Laporan Keuangan Administrasi Pusat (LKPP) 2019 sebagai parameter untuk meningkatkan dan mereformasi manajemen anggaran. Sebelumnya, BPK mengeluarkan “Pemberitahuan Keadilan Tanpa Pengecualian (WTP)” untuk laporan keuangan pemerintah pusat. – “Saya meminta semua menteri dan kepala badan untuk menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai parameter untuk perbaikan, parameter untuk reformasi, dan untuk perubahan dalam manajemen anggaran negara,” Presiden mengatakan kepada Istana Negara. Senin (20/7/2020) .Presiden mengatakan bahwa 85 departemen pemerintah telah menerima pemberitahuan “tidak terkecuali”. Dibandingkan dengan 82 kementerian dan lembaga pada tahun sebelumnya, jumlah ini meningkat.

“Untuk departemen dan lembaga pemerintah yang telah memperoleh pendapat WTP, pertahankan posisinya, dan pada saat yang sama terus melaksanakan reformasi yang belum segera diperbaiki.”

Baca: BPK mengemukakan pendapat tentang WTP. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019 – Pada saat yang sama, untuk organisasi yang selalu menerima opini yang adil, serta opini yang tidak mengekspresikan opini (TMP) atau disclaimer presiden memerlukan penyelesaian segera. Dia mengatakan: “Untuk membuat perbaikan cepat, membuat terobosan dan mengambil langkah-langkah untuk membuat perubahan yang berarti,”

Baca: Ketua BPK memverifikasi tiga saksi terhadap laporan Benny Tjokro

Ketua mengatakan, tidak ada Tindakan korektif yang diambil oleh agen yang menerima pendapat CAP harus spesifik. Presiden menyatakan bahwa ia akan terus mengawasi pekerjaan berbagai kementerian dan lembaga dalam pengelolaan anggaran.

“Langkah-langkah perbaikan harus nyata dan nyata, sehingga setiap dana publik yang dikelola oleh pemerintah dapat dilikuidasi dan uang yang dihabiskan untuk rakyat dapat dirasakan oleh rakyat.” Kata.

Menurut laporan keuangan 88 kementerian dan lembaga, BPK memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian tentang 84 LKKL (laporan keuangan lembaga dan kementerian) dan 1 LKBUN atau ‘laporan keuangan dari basis data umum negara’. Pada saat yang sama, BPK mengajukan dua pengecualian untuk LKKL dan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian.Komentar pada 1 LKKL tidak memenuhi syarat.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online