Pengamat: Ada tanda-tanda bahwa pemerintah tidak akan menyelamatkan bank

Wartawan Kontan melaporkan bahwa Venny Suryanto

Jakarta TRIBUNNEWS.COM- melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 38 / PMK.02 / 2020, Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) mengeluarkan peraturan baru tentang peraturan kepada perusahaan asuransi simpanan (LPS) ) Memberikan bantuan pinjaman likuiditas untuk berurusan dengan bank yang bangkrut.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 38 / PMK.02 / 2020 tentang implementasi kebijakan keuangan yang mengatur pandemi Covid-19 dan / atau menanggapi ancaman terhadap ekonomi nasional dan / atau stabilitas ekonomi Sistem keuangan dan PMK 33 / PMK.010 / 2020 tentang prosedur penerbitan pinjaman pemerintah ke Biro Asuransi Deposito.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan bahwa PMK 38 menyatakan bahwa jika LPS diperkirakan mengalami kesulitan likuiditas dalam berurusan dengan bank yang bangkrut. Ini juga terkait dengan kebijakan nasional untuk mengatasi dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Ricky Vinando, seorang praktisi hukum universitas Jayabaya, sebenarnya menyesalkan pembebasan peraturan tersebut.

Karena itu menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya ingin mendukung penyelamatan alih-alih bank jika bank bangkrut atau bank sakit selama pandemi korona.

“” Jelas, pemerintah lebih suka mengadopsi kebijakan penyelamatan. Tidak bail out. Dia mengatakan bahwa jika dana nasional akan muncul kembali jika bailout dilakukan, risiko atau terulangnya kasus BLBI dan Century Bank Volume 2 sangat besar. 2020) Ia juga mengatakan bahwa masyarakat tentu masih mengingat kasus-kasus BLBI dan Bank Century yang terjadi karena likuiditas bank-bank bermasalah, ketika kasus-kasus ini disuntikkan melalui Bank Indonesia. – Dampaknya adalah seseorang dipenjara, jadi dia meminta pemerintah untuk tidak mengulangi kasus ini.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online