LDUI merekomendasikan agar pemerintah menyederhanakan pajak konsumsi

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Lembaga Penelitian Demografi (LDUI) Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Indonesia mengaku telah mengusulkan kepada pemerintah untuk menyederhanakan struktur cukai rokok sejak 2017. Kepala Bagian Kependudukan, Nur Hadi Wiyono, Direktur Institut Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, menjelaskan: Struktur pajak konsumsi yang rumit dan berlapis-lapis dinilai membuka celah bagi pelanggaran kebijakan pajak konsumsi.

‚ÄúSejak 2017, kami sudah berpesan kepada pimpinan pemerintahan untuk menyederhanakan pekerjaan pajak konsumsi guna mempermudah pekerjaan. Nur Hadi mengatakan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7 April 2020). Baca: Pengurangan tembakau kontroversial, dan bea cukai menanggapi-PMK sebelumnya menyederhanakan atau menyederhanakan struktur cukai bertahap.16/2017 Terkait cukai tembakau, pihaknya mengklaim telah menyederhanakan 12 lapis struktur cukai tembakau dari tahun 2017 hingga 2021. — Penjelasan dalam PMK ini adalah untuk mempermudah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak konsumsi hasil tembakau, meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik dan mempermudah sistem manajemen industri.Namun, baru setahun kemudian, kebijakan yang disederhanakan ini sebenarnya sudah Dibatalkan oleh pengumuman PMK 156/2018, pengumuman tersebut tidak lagi berisi penyederhanaan penetapan tarif pajak konsumsi.

— Baca: Sejak 2015, Presiden Joko Widodo menaikkan tarif pajak konsumsi rokok, terhitung total Tarif pajaknya berapa?

Di saat yang sama, Henry Najoan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia (GAPPRI), mengaku keberatan melakukan penyederhanaan.

“GAPPRI berharap pemerintah tidak merilis yang sebenarnya Kebijakan yang menghambat pemulihan industri, seperti menaikkan pajak konsumsi, menyederhanakan struktur konsumsi, dan merevisi PP 109/2012.

Abdillah Ahsan, Direktur Departemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia, menyatakan keraguan penyederhanaan pajak konsumsi masih belum bisa tercapai karena industri rokok terus mengintervensi kebijakan pemerintah. -Abdillah Ahsan (Abdillah Ahsan) menjelaskan dengan adanya penyederhanaan pajak konsumsi tersebut diharapkan target pengendalian tembakau kesehatan masyarakat yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dapat lebih mudah tercapai.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online