Kementerian Keuangan menanggapi defisit anggaran negara hingga ekonomi menunjukkan pertumbuhan negatif

Wartawan Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah akan mengubah Peraturan Presiden Nomor 54 (Perpres) Tahun 2020, yang akan memasukkan APBN pasca pandemi Covid -19 .— Keputusan Presiden akan direvisi untuk mendukung Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebelumnya tidak diatur.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, perubahan atau revisi besaran anggaran yang diajukan membutuhkan kerangka hukum yang jelas. Terjadi di darat, sehingga dampak virus corona atau Covid-19 tidak semakin dalam. Dalam conference call yang digelar di Jakarta, Kamis (4/5/2020), ia mengatakan: Perpres 54/2020 harus cepat dan fokus pada pembangunan ekonomi daerah. “6,54 orang n, sebelumnya 5,07%.

Kemudian, dalam kasus yang sangat serius, pertumbuhan ekonomi harus negatif 0,4%, dalam kasus yang parah 2,3%. Dia berkata:” Ini ditargetkan. Selain itu, lanjutnya, penerimaan negara juga diperkirakan turun dari Rp1,760,9 triliun menjadi Rp1,699, yaitu Rp1 triliun, turun Rp61,7 triliun. Di sisi lain, lanjut Febrio, belanja negara diharapkan Dari 261,3 triliun rupee menjadi 2 rupee 738,4 triliun rupee, meningkat 124,5 triliun rupee. Dia berkata: “Pengeluaran meningkat, termasuk mengimbangi diskon listrik dan mengatasi dampak Covid-19. -Dia pungkas. Sebagai referensi, total biaya penanganan Covid-19 Rp 677,20 triliun.

Biaya PEN yang tidak masuk kerja kesehatan Rp 589,65 triliun dibagi permintaan stimulus (permintaan masyarakat / konsumen). (Expenditure Management) 2 dikaitkan dengan perlindungan sosial dan proposal stimulus (penawaran / produksi) sebesar Rs 205,20 triliun sehingga dunia usaha dapat bertahan Rs 384,45 triliun.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online