Kementerian Ketenagakerjaan akan melibatkan pekerja dan pengusaha dalam membahas ketentuan UU Cipta Kerja

Laporan Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang didasarkan pada Undang-Undang Cipta. Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, pihaknya akan membahas undang-undang turunan yang melibatkan pengusaha dan pekerja ini.

Parpol juga akan meminta perguruan tinggi memberikan komentar atas rancangan peraturan turunan.

“Semua pihak akan diundang untuk berkomentar,” kata Anwar dalam keterangannya, Senin (19/10/2020).

Lihat pula: Ketidakpastian pekerja dalam menghadapi lapangan kerja baru dan tuntutan dunia akan respon positif terhadap UU penciptaan lapangan kerja.Menurutnya, pemerintah telah menyusun empat regulasi turunan. — “Pertama, tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Kedua, hubungan kerja, penangguhan jam kerja, jam kerja dan waktu istirahat. Ketiga, gaji, keempat,” perlindungan pengangguran “, lanjutnya. Pembatalan undang-undang itu menciptakan lapangan kerja. Kesempatan, KSPI akan menempuh empat langkah konstitusional ini-Anwar menjelaskan bahwa keempat regulasi proyek terkait UU Cipta Karya sudah digabung dengan kementerian terkait. -Peraturan turunan diperlukan karena regulasi tersebut tidak bisa independen. -Anwar mengaku belum bisa menilai kecepatan penyelesaian empat proyek penyelesaian turunan tersebut, ia berharap bisa selesai bulan ini atau tiga bulan terakhir.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online