PKS: Sudah terlambat pemerintah mengeluarkan PP Tapera

Liputan Tribunnews.com Chaerul Umam-Jakarta Tribunnews.com-PKS yang diutus V Anggota Pansus DPR RI Sigit Sosiantomo menilai, pemerintah menunda tugas penyelamatan perumahan rakyat (Tapera). Pemerintah Nomor 25 (PP) tahun 2020 tentang pelaksanaan Tapera dikeluarkan pada tahun 2018.

“PP merupakan misi dari UU Tapera yang semangatnya memfasilitasi sektor formal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di negara bagian dan“ Sayangnya, pemerintah mengeluarkan PP tersebut pada waktu yang salah. Kenapa baru dirilis sekarang, padahal UU Tapera menetapkan PP itu harus selesai 2 tahun setelah UU disahkan. Artinya, PP Sighit yang tertuang dalam manifesto, Kamis (6/6/2020): “Terbitnya harus dimulai tahun 2018.” Bacaan: Refleksi atas peristiwa Givathraya, OJK ingat tata kelola Tapera harus Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah Sigit juga menilai apakah pemerintah menggalang dana dari masyarakat untuk menerbitkan PP Tapera dalam menghadapi kekurangan penduduk secara nasional. Karenanya, dengan adanya peristiwa Jiwasraya-Asabri dan kisruh terkini di BPJS, masyarakat bisa jadi memusuhi kebijakan ini. Kata Sigit. Jumlah rumah mencapai 11,4 juta pada 2015 dan membantu pekerja memenuhi kebutuhan direksi-oleh karena itu, PKS mendukung lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ini.

Baca: PP Tapera, Pengusaha adalah Terbengkalai Jenjang-PKS juga mendorong penghapusan persyaratan tabungan peserta dalam proses pembahasan harus 3% dari RUU Tapera. -Kemudian peraturan pemerintah mengatur tentang simpanan peserta.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online