Komite IX Cecar Menaker dan CEO BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas tentang target subsidi upah

Reporter Tribunnews.com Vincentius Jyestha melaporkan-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Panitia Kesembilan DPR dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan General Manager BPJS (Dirut) Ketenagakerjaan Agus Susanto menggelar rapat kerja, Rabu (8) / 26 / Dalam rapat tersebut, pimpinan dan anggota panitia IX DPR mengkritisi dan mengkritisi program bantuan hibah pemerintah senilai Rp 600.000 yang tidak memenuhi syarat.Salah satu kritiknya adalah wakil ketua IX . Sri Rahayu, pengurus DPR RI dari Fraksi PDIP.

Sri Rahayu mencontohkan, dibandingkan dengan pegawai / pegawai non swasta (pegawai / pegawai non swasta), guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) harus mendapat subsidi upah prioritas kurang dari Rp 5 juta.

Ia memperkirakan gaji bulanan GTT dan PTT tidak melebihi 1 juta rupiah, bahkan gaji bulanan hanya 200-300.000 rupiah. Menaker menjelaskan program standar subsidi usia 600.000 rupee bagi penerima manfaat- “Yang pasti perusahaan besar akan mendapatkannya. Yang paling memenuhi syarat untuk perjanjian ini adalah TWG dan PTT,” Sri Rahayu Demikian disampaikan di Sidang Sidang Panitia Kesembilan DPR di Senayan, Jakarta pada Rabu (26 Agustus 2020). Soal program subsidi upah bagi buruh – menurut politisi PDIP, jika TWG dan PTT mendapat bantuan bersubsidi, pasti seperti menghidupi diri sendiri dalam pandemi ini.

“Untuk GTT-PTT, bantuan empat bulan itu Rp 600.000. Bulanan, bagi yang biasanya hanya dapat 200-300.000 rupiah. Bagi mereka itu seperti rejeki nomplok. “Dia berkata. Anggota Panitia IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menanyakan mengapa bantuan bersubsidi hanya terbatas pada pekerja atau pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online