Untuk melindungi pekerja dari beludru, pemerintah meminta agar tidak menaikkan pajak SKT

Reporter Tribunnews.com Reynas Abdila melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Federasi Perusahaan Tembakau Indonesia (AMTI) dan Federasi Serikat Pekerja Industri Tembakau dan Industri Tembakau (FSP RTMM SPSI) di seluruh Indonesia menolak rencana peningkatan konsumsi tembakau. Pajak tembakau akan dikenakan pada tahun 2021.

Presiden AMTI Budidoyo mengatakan dengan tidak menaikkan pajak konsumsi atas pajak tembakau, setidaknya pemerintah telah melindungi sektor SKT.

“Kami berharap pemerintah menjamin perlindungan SKT dengan tidak menaikkan tarif untuk melindungi kelangsungan hidup pekerja kertas dan produsen tembakau.” Pajak Konsumsi SKT, ”ujarnya kepada media, Senin (2/11/2020).

Baca juga: BPS: Pada Oktober 2020, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Terancam Inflasi

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerjaan IHT yang menyerap tenaga kerja mencapai 4,28 juta pada 2019, dan industri manufaktur Dan tr pekerja di industri distribusi dan 1,7 juta perkebunan tembakau menyerap tenaga kerja, sebagian besar bekerja sebagai buruh. Di bagian SKT. Sementara itu, pekerja di bagian SKT sebagian besar adalah wanita yang bekerja di bidang bantalan.

Budidoyo mengatakan akibat pandemi dan kenaikan cukai, situasi IHT semakin parah. Tahun ini, penyerapan tembakau dan cengkih menurun tajam- “Penurunan produksi dan penjualan rokok juga berdampak pada petani tembakau dan cengkeh serta pekerja rokok. Kesejahteraan berdampak negatif, ”katanya. — Penurunan hasil panen telah mengurangi penyerapan 50.000 ton tembakau dari lebih dari 50.000 hektar lahan pertanian.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online