Pengawasan bank akan dialihkan ke BI yaitu OJK

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Setelah pemerintah mempertimbangkan terbitnya peraturan perundang-undangan (Perppu) tentang reformasi sistem keuangan, masalah pengawasan perbankan tidak lagi ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan bank oleh OJK telah dialihkan ke Bank Indonesia.

Ryan Kiryanto, Kelompok Ahli Dewan Pengawas OJK, mengatakan fungsi pengawasan OJK yang non-one stop pada penyelenggaraan sektor jasa keuangan akan menimbulkan miskomunikasi dan disharmoni. Pertumbuhan berbagai financial group membuktikan bahwa tatanan industri keuangan Indonesia semakin berkembang. Kelompok keuangan harus dipantau dan dikoordinasikan untuk menghindari konflik.

Kalaupun ada kendala, OJK tetap bisa mendeteksi dan mengambil berbagai tindakan preventif (pencegahan). Tidak dalam organisasi yang sama, jadi mungkin ada risiko komunikasi yang buruk, koordinasi yang buruk, dan ketidaksepakatan. Bisa saja terjadi, “kata Ryan dalam video conference, Rabu (2/9/2020).

Jika menengok ke belakang, Ryan mengatakan: Pentingnya kerja sama dengan United Bank of Japan sebagai regulator sektor keuangan mulai tahun 1998. Pembelajaran dari krisis mata uang dan krisis keuangan global tahun 2008. – Oleh karena itu, OJK didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pengawasan perbankan juga diubah dari BI menjadi OJK pada tanggal 31 Desember 2013. – “Pengawasan yang komprehensif merupakan produk unggulan (pilar) OJK. Oleh karena itu, secara keseluruhan kondisi sistem keuangan negara kita masih bisa terjaga dengan baik,” kata Ryan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online