Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi dapat mengizinkan perusahaan untuk menunda pembayaran THE sementara pekerja menolak keras

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Ida Fauziah, Menteri Sumber Daya Manusia (SE Menaker), mengenai reaksi keras antara serikat pekerja dan pelaksanaan subsidi liburan keagamaan 2020 yang dilaksanakan selama periode ketika perusahaan menerima Virus Corona 2019 2019 (Covid-19) .— Isi dari Menteri SE memungkinkan perusahaan untuk menunda dan membayar kembali jam kerja dan gaji liburan karyawan (THR) karena pandemi korona.

Ditolak dari Said Iqbal, ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

“KSPI percaya bahwa pekerja yang pergi bekerja, pekerja yang diberhentikan sementara seperti Carena Covid 19, mereka yang dipecat karena Covid-19 dan mereka yang diberhentikan saat H-30 Idul Fitri, harus membayar THR 100% dari gaji, “Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (7 Mei 2020):” – “Oleh karena itu, isi surat edaran Menaker harus ditolak. Majikan harus tetap membayar 100% Membayar dengan cicilan, menunda dan membayar kurang dari 100%, “katanya. Karena itu, perusahaan tidak termasuk perusahaan kecil dan menengah, seperti Jasmine Hotel, restoran internasional non-waralaba, Kementerian Perlindungan Lingkungan, perusahaan ritel kelas bawah, dll.

Untuk hotel berbintang, restoran besar atau toko waralaba internasional, pengecer besar, dan manufaktur, 100% THR harus dibayar, dan pengembalian uang atau pembayaran tertunda tidak dapat dilakukan.

“Idul Fitri adalah kehidupan bahagia penuh waktu yang sangat penting yang dirayakan oleh rakyat Indonesia (termasuk pekerja). Jadi ironisnya, THR diganti atau ditunda, atau nilainya kurang dari 100%, yang ironis, “Kata Iqbal (Said Iqbal) mengatakan:

Perusahaan karyawan dan pekerja atas ketentuan berita pembayaran liburan (THR).

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online