Koko Koharudin kesulitan membayar bantuan kesehatan BPJS sehingga mengajukan perubahan substansial atas undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Reporter Tribunnews.com melaporkan Glery Lazuardi

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji coba untuk melakukan penyelenggaraan jaminan sosial (UU BPJS) atas UU No. 24 tahun 2011) yang melanggar UU Pokok ( Republik Indonesia tahun 1945). Berdasarkan informasi yang tersedia di situs MK, Koko Koharudin mengajukan pemohon yang terdaftar dengan Nomor 62 / PUU-XVIII / 2020. Ia mengenang Pasal 18 ayat 1 UU BPJS yang berbunyi: “Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS.”

Pemohon mengesahkan kuasa hukum E’et Susita menyatakan, Pemohon tidak puas dengan keberadaan undang-undang yang berlaku saat ini karena sulit menjadi penerima manfaat dari keikutsertaan BPJS dalam Bantuan Donasi (PBI).

E’and menyatakan bahwa sejak 28 Januari 2018, akibat masalah premi, Keikutsertaan pemohon di BPJS menjadi tidak sah. Pasalnya, pemohon telah memutuskan hubungan kerjanya dengan PT Jogja Tugu Trans pada tahun 2017. Pada saat yang sama, Pemohon tidak mampu mempertahankan statusnya sebagai peserta mandiri BPJS dan segala kewajibannya. “Pada hari Senin (10 Agustus 2020) ruang sidang pleno gedung MK kata kuasa hukum Pemohon.

Baca: MA Tolak Ujian Materi BPJS Kesehatan Jilid II yang Diminta KPCDI

E ‘ Dijelaskan dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, peserta yang diberhentikan dapat menikmati kemudahan BPJS dalam waktu 6 bulan setelah diberhentikan, setelah itu berhak menjadi anggota PBI. Tetapi premisnya adalah mereka menerima keputusan permanen dari pengadilan hubungan kerja atau perusahaan, dan penggabungan oleh pihak yang berkepentingan berdampak pada rasionalisasi karyawan, atau perusahaan bangkrut, atau karyawan yang diberhentikan menjadi cacat permanen atau cacat.

Ini Hal tersebut juga menghalangi Pemohon menjadi PBI karena tidak memenuhi semua syarat tersebut.

Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendeklarasikan Pasal 18 ayat 1 UUD jika UU BPJS diartikan menghilangkan landasan bagi warga negara yang tidak cakap. Pendaftaran standar BPBI merupakan hak peserta BPJS untuk mendaftarkan biaya BPJS, sehingga UU BPJS bertentangan dengan UUD 1945. Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan agar pemohon memperbaiki sistem permohonannya. Selain itu, Suhartoyo juga menyarankan agar pemohon meringkas permohonannya. Hakim konstitusi Wahiduddin Adams meminta pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dideritanya.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online