Materai sebesar Rp10.000 akan dibebankan pada tagihan kartu kredit

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah akan segera merilis peraturan baru tentang tarif bea materai. Pemerintah DPR RI dan Panitia Kesebelas sepakat menyerahkan uang materai kepada rapat paripurna DPR RI untuk disahkan, kemudian materai Rp 3.000 dan materai Rp6.000 dinaikkan menjadi Rp 10.000.

Dengan kenaikan tarif, batas nilai dokumen kena materai juga dinaikkan dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Revisi “Hukum Pajak Meterai”.

“Semakin batas dokumen menjadi Rp5 juta, maka akan terjadi korsleting karena kurang dari Rp5 juta. Sudah tidak ada lagi dokumen target, seperti pengurangan tagihan telepon menjadi Rp5 juta, dan tagihan listrik di bawah 1 juta rupiah, kita rugi di sana. Pada Kamis, 9 Maret 2020, seusai rapat kerja dengan Panitia ke-11 Majelis Nasional Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan Pertama Biro Perpajakan Umum Kementerian Keuangan mengatakan. Di era pandemi Pengajuan kartu kredit nirsentuh-Arif juga mengatakan bahwa meski potensi Kena Pajak sudah berkurang, namun akan diimbangi dengan dokumen elektronik. -Katanya: Kalau materai bisa dilaksanakan pada 2021 Potensi pajak atas dokumen elektronik akan mencapai Rp 5 triliun. Pada 2021, dia mencontohkan, Arif mengatakan: “Dokumen elektronik yang boleh distempel adalah faktur kartu kredit. “Disampaikan kemarin, dan pada tahun 2021 kita bisa mendapatkan 5 triliun rupiah dari file elektronik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Sri Mulyani Indrawati) sebelumnya menyatakan bahwa “RUU Meterai” memuat 32 pasal.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online