Ini adalah awal dari kontroversi BPK terhadap dana bagi hasil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk pemerintah provinsi DKI

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Keterlambatan dalam mentransfer sisa dana bagi hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menimbulkan kontroversi.

Kontroversi dimulai ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenangkan hibah DBH kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati.

Baca: Tidak terluka, 13 infeksi lokal ditemukan setelah China mengunci di kota

Baca: Siswa sekolah menengah pertama yang terbunuh, seorang remaja berusia 17 tahun dihukum 9 tahun penjara

DKI Pemerintah membutuhkan sejumlah besar dana untuk pendanaan darurat, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan virus corona (Covid-19) di ibukota.

Kemudian, Departemen Keuangan enggan membayar sisa DBH ke DKI dari Pemerintah Provinsi Jakarta dengan alasan bahwa “mereka masih menunggu audit BPK atau hasil audit. -Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah pusat telah membayar lebih rendah dari pemerintah P DKI Jakarta 2,6 triliun rupee dana bagi hasil, tetapi sisa pembayaran hanya dapat dibayarkan setelah audit BPK.

“Sri Mulyani mengatakan pada hari Jumat (8 Mei 2020):” Setelah selesai Laporan keuangan pemerintah pusat, kami akan mengambil tindakan lain sesegera mungkin. “Harga makanan layanan adalah Rs 10 juta – mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengklarifikasi bahwa pembayaran yang terlambat untuk mencapai pembagian pendapatan termasuk pembayaran yang terlambat pada tahun 2018. Total 19,35 miliar dan 2019 berjumlah 2,58 triliun rupee, kekurangannya adalah jumlah yang dibayarkan kepada pemerintah provinsi, total DKI Jakarta adalah 5,16 triliun rupee. -Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana yang belum dibayarkan untuk bagi hasil pendapatan yang belum diaudit pada tahun 2019. Menurut PMK / PMK.07 No. 36 tahun 2020, angkanya adalah 14,7 triliun. Di antaranya, pada April 2020, total 3,885 triliun rupee dibagikan di lima provinsi, termasuk DKI Jakarta dan 113 kabupaten / kota. Biaya per klik

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online