Mappan: Keraguan terhadap upaya pelemahan pengawasan pemerintah BUMN

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Presiden Asosiasi Pengamat Pangan Indonesia Wignyo Prasetyo (Wignyo Prasetyo) mengatakan, melalui pengangkatan komisaris BUMN yang kontroversial oleh pemerintah, beberapa pihak melakukan upaya terorganisir untuk melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN. Sengketa ini awalnya dikemukakan oleh Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman belum lama ini. Pernyataan tertulis pada Jumat (10/7/2020).

Baca: Jenderal TNI-Polri Jadi Komisioner BUMN Dari Sisi Hukum- “Ini bagian dari melemahnya peran negara dalam pengamanan, tambahnya.” – Bahkan Vinillo juga menegaskan soal penunjukan pejabat pemerintah sebagai komisaris Untuk liberalisasi BUMN. Ia terus menginstruksikan penempatan personel swasta pada semua posisi komisaris di BUMN. -Saya kira di balik kontroversi ini, ada yang ingin membahas isu liberalisasi BUMN dengan menarik seluruh komisaris BUMN keluar dari swasta. Dia menjelaskan. -Wignyo berpandangan bahwa kita harus aktif merespon keberadaan pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN yang tidak lebih dari sekedar mengawasi kepentingan negara dan masyarakat secara maksimal. Pemegang Saham.

“Tujuan pengangkatan pejabat pemerintah BUMN adalah untuk menjamin kepentingan pemegang saham (yaitu pemerintah). Kemudian kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pejabat pemerintah yang diserahi jabatan komisaris”. Selama memiliki yurisdiksi, banyak komisaris BUMN yang tidak akan melanggar aturan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online