Menteri Perindustrian Agus Gumiwang: Proyek BUMN tidak menghormati TDKN dan bersiap memberhentikan pejabat

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Agus Gumiwang Kartasasmita) menyatakan akan membayar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang dibangun atau departemen, lembaga, dan perusahaan pemerintah yang tidak menggunakan unsur negara untuk belanja pemerintah. Menerapkan sanksi tegas. -Hal ini disepakati dalam Konferensi Pembahasan Tingkat Komponen Nasional (TKDN) yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan. Standar Baru-Baca: Donald Trump menatap Brebes? Begini bacaan ceritanya: Menteri Perindustrian kembali heboh dengan industri manufaktur setelah PSBB- “Kita bisa lihat proyek-proyek BUMN, terutama BUMN, PLN, Pertamina dan proyek-proyek besar lainnya BPH Migas dan BPH Migas memiliki nilai proyek yang besar. Kita Berbagai kementerian dan lembaga akan diawasi secara detail, terutama BUMN besar, sekalipun mereka siap untuk industri nasional dan belum mengeluarkan dana untuk proyek industri dalam negeri akan dikenakan sanksi yang sangat ketat, ”ungkap Halal Food. Virtual, Rabu (2020/5/27).

“Sanksi pejabat akan dicabut, bukan perusahaan! Ini keputusan Rakortas (rapat koordinasi terbatas) yang dipimpin Menteri Koordinator Marves,” lanjut Agus. Gumiwang .

Dalam Rakortas yang berlangsung sehari sebelum Lebaran, Wakil Menteri BUMN Agus Gumiwang yang hadir terus memberikan persetujuan atas sanksi tersebut. -Sebagai eksekutif bisnis biasanya sangat mementingkan TKDN, masalahnya biasanya pada tingkat yang lebih rendah. Ah, “ujarnya. Sebab. Apalagi dalam konteks pandemi Covid-19, penyerapan TKDN merupakan bagian dari peningkatan permintaan.” Ia mengatakan: “BPKP wajib mereview kementerian, lembaga dan BUMN yang belum memenuhi kewajiban TKDN.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Proyek BUMN Belum Diisi TDKN, Pejabat Siap. “menarik”

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online