Pengalihan izin izin pemerintah pusat dari daerah gagal menarik investor

Laporan wartawan Tribunnews Taufik Ismail

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Direktur Eksekutif Human Institute (HSI) Rasminto (Rasminto) meyakini bahwa dari segi hukum tempat kerja, pengalihan izin usaha dari daerah ke pusat menciptakan Tidak cukup untuk mengurangi birokrasi investasi jangka panjang. – Dikatakannya, masalah investasi di Indonesia bukan hanya karena panjangnya birokrasi, tapi juga karena masih banyaknya pajak ilegal (pungli).

“Katanya:” Kalau saja pengurusan izinnya dialihkan dari daerah ke pusat, pungli tetap akan terjadi. Artinya pemain hanya bisa ditransfer. Pekerjaan sebelumnya dilakukan oleh pejabat kabupaten (sekarang pusat). Jumat, 9 September. 10/2020).

Menurut dia, perizinan pemerasan birokrasi masih sering terjadi. Misalnya, pungutan liar untuk sertifikasi tanah bersifat ilegal. Menurutnya, praktik tersebut membuat investor tidak bisa masuk ke Indonesia. Dia berkata. “Sebelum DPR selesai, Ciptaker bertugas di perusahaan. Ini mungkin karena berbagai faktor.”

“Mungkin karena kurangnya transparansi publik.” Peninjauan RUU atau diseminasi RUU yang disengaja oleh kelompok politik tertentu, Untuk membuat situasi sosial lebih kacau.

Hal ini menunjukkan kompleksitas dan obesitas regulasi Indonesia, belum lagi tumpang tindih, sehingga kemudahan berusaha di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. , Undang-undang diperlukan untuk menjamin kemudahan, otorisasi, dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti pendirian perseroan terbatas (PT) pengurus. UMKM bisa didirikan oleh perseorangan yang tidak perlu membuat kontrak. Yang dibutuhkan hanyalah pernyataan penciptaan bisnis yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. “

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online