Gaji yang diberikan kepada pekerja dalam Job Creation Act akan mengurangi penjelasannya di sini

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Sedang menunggu rapat paripurna DPR menyetujui pembuatan daftar karya atau RUU. Kecuali PKK dan Partai Demokrat, semua partai di Republik Demokratik Rakyat telah sepakat untuk mengesahkan RUU komprehensif. Penerapan upah departemen dicapai dengan penetapan upah minimum (UMK) dan upah departemen (UMSK) kota / daerah.

Dengan dicabutnya UMK, Sistem Upah Minimum Otomatis akan menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Baca: Jadi Kontroversi dan Protes Ketenagakerjaan, Apa RUU Cipta Kerja?

Sebagai acuan, menurut aturan sistem upah minimum yang diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Upah Minimum terdiri dari l’UMK dan UMP. UMMP dan UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi panitia penggajian provinsi dan bupati / walikota.

Penetapan UMK dan UMP didasarkan pada perhitungan kebutuhan hidup atau KLH. KHL saat ini berlaku untuk 60 proyek, sedangkan proyek yang diusulkan serikat sudah mencapai 78 komponen. Pada saat yang sama, dalam Bab 4 UU Ketenagakerjaan Komprehensif Pasal 2 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa ada tujuh pasal yang disisipkan di antara Pasal 88 dan Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003, yaitu 88A hingga 88G. Juru bicara Majelis Nasional Indonesia Baleg Supraptman mengatakan dalam pernyataan resmi yang dikutip pada hari Senin: “Ketiga pihak telah sepakat untuk melepaskan upah minimum padat karya dalam UU Penciptaan Ketenagakerjaan. Saya ingin tegaskan bahwa ini adalah kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat pekerja. “Oktober 2020). — UMP mengurangi gaji

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online