BPKP: Anggaran kesehatan yang digunakan untuk mengelola daerah stagnan Covid di pemerintah daerah: peraturan terlalu sedikit

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan proporsi APBN yang ditemukan terkait pandemi COVID-19 untuk menyerap anggaran kesehatan ke dalam Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih di angka 21%. Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, mengatakan: “Ada masalah dengan anggaran kesehatan daerah, sebagian ada di pemerintah daerah. Ada masalah regulasi, dan masih ada kendala untuk menyetujui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).” Jaringan, Selasa (29/9/2020) Kata di seminar.

Dikatakannya, peran APIP adalah mengawasi keberadaan APBD. , Lalu, menilai masalah yang ada sehingga menunda penyerapan anggaran kesehatan, “kata Yusov. Ini masalah tanggung jawab.” “Pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab juga bisa bermasalah. Pengendalian intern. Peran mekanismenya adalah kita melihat sumber masalahnya. Katanya. Sampai akhir September 2020, penyerapan seluruh PEN masih sekitar 38%. Dia mengumumkan. Peraturan pemerintah.

“Kalau regulasi masih ada, kita bisa Lihat masalahnya. Dia berkata: “Apakah ada pertanyaan spekulasi.” – Menurutnya, anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk perlindungan sosial telah terserap dengan sangat baik, mencapai 69%.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online